KONGRES NASIONAL II DVI
Telah dilakukanpelantikan Tim DVI oleh KAPOLRI pada tanggal 19 September di Departemen Kesehatan, kegiatan dilanjutkan dengan Seminar di Bidakara tentang berbagai kegiatan Disaster Victim Identification (DVI).
Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengharapkan agar pembentukan Tim "Disaster Victim Identification/DVI" atau Identifikasi Korban Bencana tingkat provinsi segera diselesaikan di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya tekankan kepada ketua Tim DVI Nasional untuk segera menyelesaikan pembentukan Tim DVI Provinsi di seluruh wilayah Indonesia dan bekerja sama dengan provinsi daerah setempat," katanya dalam pembukaan Rakernas II Tim DVI Nasional Indonesia di Departemen Kesehatan (Depkes) Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjutnya, juga harus diupayakan agar organisasi DVI menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana massal di Indonesia.
Mengenai sumber dana, Kapolri mengemukakan harapannya agar terdapat pengalokasian anggaran dari APBN atau APBD yang sangat bermanfaat dalam mendukung kerja operasional dari Tim DVI.
Tim DVI Nasional, ujar Sutanto, juga diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai pada kepengurusan periode sebelumnya.
Dalam laporan pertanggungjawaban kepengurusan Tim DVI Nasional Indonesia Periode 2004-2007, Ketua Tim DVI Nasional Indonesia, Brigjen Pol Eddy Saparwoko mengemukakan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan di bidang organisasi, personil, anggaran, sistem dan metoda, serta fasilitas.
"Tim DVI Provinsi masih belum terbentuk semuanya. Hingga saat ini baru tercatat di 14 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia," kata Eddy.
Ia juga menyarankan perlunya penambahan SDM khususnya bagi pelaksana tugas kesekretariatan Tim DVI Nasional Indonesia dan Tim DVI Regional terutama yang berasal dari unsur Depkes.
